Judul : Ketua Presidium Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) Mariani mengatakan, revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN diperlukan dalam rangka mengakomodasi semua pegawai pemerintah non-PNS.
link : Ketua Presidium Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) Mariani mengatakan, revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN diperlukan dalam rangka mengakomodasi semua pegawai pemerintah non-PNS.
Ketua Presidium Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) Mariani mengatakan, revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN diperlukan dalam rangka mengakomodasi semua pegawai pemerintah non-PNS.
Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Ketua Presidium Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) Mariani mengatakan, revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diperlukan dalam rangka mengakomodasi semua pegawai pemerintah non-PNS.
Misalnya, honorer, pegawai tidak tetap (PTT), atau tenaga harian lepas (THL) yang telah mengabdi selama puluhan tahun.
Revisi diperlukan guna memastikan semua pegawai pemerintah non-PNS tersebut mendapatkan kejelasan status kepegawaian serta kesejahteraan yang layak.
"Saat disahkannya UU ASN semua pegawai pemerintah non-PNS tidak masuk dalam sistem kepegawaian UU ASN yang hanya mengatur tentang jenis kepegawaian yang terdiri atas PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata Mariani di Jakarta, Senin (6/3).
Menurut Mariani, pegawai pemerintah non-PNS yang secara de facto mengisi jabatan fungsional, administrasi, dan teknis di sektor pelayanan publik patut diangkat secara langsung menjadi PNS.
Hal itu berdasarkan pertimbangan prioritas masa kerja serta pengabdian mereka.
Terkait pernyataan mantan wakil menteri PAN-RB Eko Prasojo mengenai opsi revisi UU ASN, KN-ASN menyetujui untuk membahasnya demi kepentingan yang lebih luas.
"Sesuai mekanisme pembuatan UU, tata cara yang diamanatkan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta turunannya, revisi telah disepakati menjadi prolegnas prioritas didasarkan atas aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat," tandasnya.
Berita ini bersumber dari JPNN.
Demikianlah Artikel Ketua Presidium Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) Mariani mengatakan, revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN diperlukan dalam rangka mengakomodasi semua pegawai pemerintah non-PNS.
Sekianlah artikel Ketua Presidium Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) Mariani mengatakan, revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN diperlukan dalam rangka mengakomodasi semua pegawai pemerintah non-PNS. kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Ketua Presidium Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) Mariani mengatakan, revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN diperlukan dalam rangka mengakomodasi semua pegawai pemerintah non-PNS. dengan alamat link https://newslowongankerjaindo.blogspot.com/2017/03/ketua-presidium-komite-nusantara.html
Related Posts :
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana Himpun Zakat dari PNS Muslim
Lowongan Kerja BUMN Terbaru di PT. Telkom Indonesia Februari 2018
SELEKSI : PT.YEPEKA USAHA MANDIRI
Lowongan Kerja PT. Murotech Indonesia Kawasan Suryacipta Karawang
Lowongan Kerja PT. Sumiden Hardmetal Manufacturing Indonesia Karawang Terbaru
0 Response to "Ketua Presidium Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) Mariani mengatakan, revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN diperlukan dalam rangka mengakomodasi semua pegawai pemerintah non-PNS."
Post a Comment