Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer - Hallo sahabat LOKER LOWONGAN KERJA, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel BANK, Artikel BUMN, Artikel CPNS, Artikel KONTRAKTOR, Artikel PABRIK, Artikel PERTAMINA, Artikel PERUSAHAAN ASING, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer
link : Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer

Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer

Sahabat pembaca Info CPNS dan Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat "mengunci" penerimaan guru honorer karena sudah cukup banyak jumlahnya pada sekolah-sekolah di daerah itu.

"Permasalahan guru honorer akan sulit diselesaikan jika sistemnya tidak diubah," kata Bupati setempat Dedi Mulyadi di Purwakarta.

Menurut dia pemerintah perlu mengambil kebijakan yang bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer. Sebab hampir setiap tahun muncul permasalahan guru honorer.

Di antara kebijakan yang perlu dikeluarkan ialah dengan melakukan pemetaan kebutuhan guru selama lima tahun ke depan.

Selanjutnya, kebutuhan guru honorer itu bisa dikaitkan dengan jumlah lulusan perguruan tinggi jurusan keguruan.

Ia mengajak Kemenpan RB dan Kemenristekdikti serta para kepala daerah untuk membahas bersama-sama permasalahan guru honorer. Sehingga permasalahan seputar guru honorer tersebut bisa terselesaikan.

Saat ini, kata Dedi hampir setiap tahun selalu ada guru honorer baru yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah. Sedangkan honornya dengan menggunakan dana BOS.

"Ini masalahnya. Dana BOS seharusnya untuk perbaikan infrastruktur sekolah atau digunakan untuk sarana dan prasarana, tapi digunakan untuk honor guru honorer. Pada akhirnya ya, sarana dan prasarana sekolah tetap menjadi masalah," kata dia.

Ia mengatakan harusnya penerimaan guru honorer tidak melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah. Tetapi melalui Surat Keputusan Bupati. Sehingga tidak akan ada lagi penerimaan guru honorer sesuka pihak sekolah.

Atas hal tersebut pihaknya "mengunci" penerimaan guru honorer selama beberapa tahun ke depan. Selama "penguncian" penerimaan guru honorer, maka guru honorer yang sudah ada bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Pengangkatan guru honorer yang kini mencapai sekitar dua ribuan orang itu dilakukan sesuai dengan masa pengabdian dan prestasi.

Berita ini bersumber dari InilahKoran.

Demikianlah Artikel Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer

Sekianlah artikel Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer dengan alamat link https://newslowongankerjaindo.blogspot.com/2017/05/pemerintah-perlu-mengambil-kebijakan.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: